3 komponen pertahanan negara. Sistem pertahanan negara melibatkan seluruh komponen pertahanan negara, yang terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 3 komponen pertahanan negara

Ditjen Renhan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara. 3. Melalui "8 Gerak Cepat Ganjar & Mahfud," mereka telah menguraikan berbagai visi dan misi untuk memperkuat pertahanan negara. (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara. Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas RI Bogat Widyatmoko mengatakan, empat komponen utama tersebut telah berdasarkan kepada kajian. 6 No. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap sebagai dukungan bagi pertahanan negara, dan untuk memperkuat pertahanan negara yang dijalankan oleh TNI; 2) Skema rekrutmen ASN dalam Komponen Cadangan secara komprehensif telah diuraikan dalam Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Kondisi ini sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kornpleks dan multidimensional, berupa ancaman rniliter, ancaman. 1. TANGGAL : 26 JANUARI 2008. 4. Oleh karena itu, tujuan kebijakan. Komponen Pertahanan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Undangundang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan penjelasannya di Buku Putih Pertahanan 2015 harus sesuai dengan Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional. T entara N asional Indonesia serta komponen lainnya untuk mencapai tujuan. 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Prabowo mengatakan tahapan pembentukan Komponen Cadangan dimulai sejak pendaftaran 17-31 Mei 2021. Pasal 3. (4) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia. Soeprapto Kemhan. 3 Oktober 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328. Kn. Komduk. Ilustrasi - Pekerja mengoperasikan alat berat di dekat patok titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Definisi Keamnan Negara 3. Komponen-komponen dalam pertahanan negara sendiri dibagi menjadi 3 yaitu : 1. Kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia dan bisa kita nikmati saat ini tidak didapat dengan cara yang mudah. id :. 3. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pertahanan Negara disebutkan, “Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam Pasal 6 ayat (3), setiap warga negara berhak terlibat dalam usaha bela negara dengan cara, salah satunya, mendaftar sebagai calon anggota Komponen Cadangan. “Padahal, pada pengaturan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara, yang telah secara eksplisit dan memberikan batasan perihal pengerahan. Dalam amanatnya Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto, yang dibacakan oleh Inspektur Upacara mengapresiasi dan terima kasih atas kesiapan dan kerelaan saudara-saudara untuk ikut serta menjadi bagian dari Komponen Cadangan Pertahanan Negara. Dalam pasal 7. a. mendukung alutsista sistem pertahanan negara. 3) Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara. Pasal 3 Penyelenggaraan Industri Pertahanan bertujuan: a. 4 Komponen Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat. 3) Integrasi Komponen. Dalam penyelenggaraanya, kebijakan pertahanan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mewujudkan pertahanan negara yang memiliki kemampuan daya tangkal dalam menghadapi dan menanggulangi setiap ancaman. 5. Komponen Cadangan seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. ketentuan peralihan 9. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas. Daya Negara Untuk Pertahanan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 akan menjadi 2019 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. 948 NO. 1. 2. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah nondepartemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional Indonesia dapat. Pengelolaan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara dengan menerapkan sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia serta menaati peraturan perundang-undangan. Pendahuluan : Indonesia memiliki keaneka ragaman sumber daya hayati nomor 2 terbesar di dunia, setelah negara Brazil. 3 tahun 2002 pasal 1 diterangkan bahwa pertahanan Negara ada 3 komponen antara lain Komponen Utama (TNI), Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Hal ini berbeda dengan komponen kekuatan Pertahanan Keamanan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan. Mengenal empat komponen sistem pertahanan dan keamanan Nusantara. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia. JAKARTA, KOMPAS. 2. 1-19 5 Abdul Mustaqim, 2011, Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Transformasi Makna Jihad), Analisis Vol 11, No. (3) Kebijakan pembinaan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Menteri kepada Presiden setelah berkoordinasi dengan Membela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. 3. 34/2004 tentang TNI, UU RI No. Adanya Surat Edaran Menteri PANRB No 27 Tahun 2021, sejatinya dapat memperkuat peran ASN sebagai agen dan aktor bela negara. Yang diadakan dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945 yang di atur kemudian dalam undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan. Amandemen UUD ’45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3. bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU RI No. WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, telah diterbitkan. Komponen utama tiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Namun, sebelum membahas lebih jauh mengenai perencanaan UO Kemhan Tahun 2020-2024, terlebih dahulu akan. (4) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia. mewujudkan Industri Pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif; b. Pasal tersebut. Komduk. Pasal 25 ayat (1) UU No. Menimbang: bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara. RUU tentang Komponen Pendukung Pertahanan Negara. Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya; b. 3. Penjelasan mengenai komponen ini tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. kebijakan umum pertahanan negara; b. Namun sudah merupakan kebutuhan. menyelenggarakan tugas pertahanan negara. Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun. Lihat selengkapnyaMenurut UU No. a. Buku Putih ini merupakan pernyataan kebijakan pertahanan negara secara. 1. j. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. 5. Pasal 4 (1) Hakikat pertahanan keamanan negara adalah perlawanan. Komponen utama dalam sistem pertahanan semesta adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Ia mengatakan, di versi terbaru ini terdapat komponen dalam negeri sebanyak 40 persen. Komponen utama 2. Jl. Pasal tersebut memiliki butir, penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu “Upaya Bela Negara” adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Terbentuknya Komponen Cadangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Baca juga:Duh! Ini Sederet Masalah PNS di Indonesia, dari Narkoba hingga Korupsi. 2 2019. (3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang‑undang. Pengelolaan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara dengan menerapkan sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia serta menaati peraturan perundang-undangan. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara, komponen kekutan pertahanan dibagi menjadi 3 komponen yaitu : “TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. 3. LN. Prabowo mengatakan tahapan pembentukan Komponen Cadangan dimulai sejak pendaftaran 17-31 Mei 2021. 11 No. Pertahanan Negara”, ayat (3). ketentuan peralihan 9. Pertahanan Negara(Ibrahim, 2020). Isi dari Pasal 27 ayat 3 menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Analis Pertahanan Negara Madya Dit. Dalam laporannya, Menhan mengatakan bahwa pembentukan komponen cadangan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169); Dengan . Pengelolaan KomponenUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);. 141 . Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana. 3 tentang pertahanan Negara”. terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara, komponen kekutan pertahanan dibagi menjadi 3 komponen yaitu : · “TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021 Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan2. No. 5. pengawasan 7. Pendahuluan. 103 anggota komponen cadangan tahun 2021 ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. 196101111988032001. Tipe Dokumen. dan/atau kuantitas Komponen Pendukung dalam usaha Pertahanan Negara. Salah satu sistem dan strategi pertahanan di Indonesia adalah sishankamrata. mewujudkan kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; dan c. Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama serta komponen cadangan dan komponen pendukung. (3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang. 2. 4. 2018. Jakarta (14/12), Dirjen Pothan Kemhan Mayjen TNI Dadang Hendrayudha memimpin pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) TA. Latar belakang a. Banyak sekali upaya yang bisa dilakukan guna menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. b. ketentuan penutup catatan: undang-undang (uu) ini mulai berlaku pada tanggal 08 januari 2002. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan Negara. 10 No. kekuatan dan kemampuan komponen utama. Perbedaan TNI dan Komponen Cadangan. setkab. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, di sana di katakan bahwa òSistem pertahanan negara. Implementasi sistem pertahanan negara yang bersifat semesta diselenggarakan melalui pengintegrasian pertahanan militer dan. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 disusun sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan,. May 6, 2019 · Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. Kata Kunci: Pertahanan negara, Komponen cadangan, Aparatur Sipil Negara. Pasal 3 (1) Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi: a. (3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang. Komponen. Undang-Undang No. . Sama halnya dengan tubuh manusia, suatu negara memerlukan perlindungan dan pertahanan. Dalam. 948 NO. Namun partisipasi warga negara atau masyarakat dalam hal ini ASN sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan belum dapat diterapkan atau berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan fungsi pertahanan. Ananda Fersa Dharmawan, Dr. Komponen Pendukung : Warga Negara, sumber daya. Saran-Saran DAFTAR PUSTAKA BAB I PENDAHULUAN. Sudjiwo MSc, Dirjakstra Ditjen Strahan, Pemanfaatan Potensi Samudera Hindia Bagi Kepentingan Pertahanan Negara, 2005 73 Dari gambar diatas dapat dijelaskan dalam uraian berikut: 1. 1. Penerapan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini diatur oleh Presiden dalam bentuk Kebijakan Umum Pertahanan Negara, terbaru untuk periode 2020-2024 diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020 MENTERI PERTAHANAN, Menimbang : a. Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara. Indonesia adheres to a universal defense system (Sishta), which is a defense system. 4. Komponen Cadangan Pertahanan negara meliputi dua jenis pertahanan, yaitu pertahanan militer dan pertahanan nonmiliter. "Ini yang yang akan jadi fokus persiapan pemikiran dan penyelenggaraan gelar pertahanan dan keamanan negara kita ke depan," tutur dia. Dengan mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi, semua komponen pertahanan negara dan unsur-unsur di luar bidang pertahanan dituntut untuk saling. Libatkan Kemendikbud. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan. 109–130. Dalam Peraturan Pemerintan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menyebut bahwa komponen cadangan yang telah dilantik dan mengucapkan. terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara. (3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang. Abstrak-Komponen Cadangan Negara Republik Indonesia untuk saat ini masih belum terbentuk,. Komponen-komponen bela negara terdiri dari. Postur Komponen Cadangan Pertahanan Negara Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menjelaskan, bahwa pertahanan diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan Sumber Daya Nasional dan bangsa, dalam menanggulangi setiap ancaman. Pasal 3 Pertahanan keamanan negara bertujuan untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap segala ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri dan tercapainya tujuan nasional. “SE ini diperuntukkan bagi pegawai ASN agar. hakikat, dasar, tujuan, dan fungsi 3. 23 Tahun 2015, p 101-106) dimana Postur pertahanan negara untuk melindungi tujuan dan kepentingan nasional yang diwujudkan sesuai dengan standar kekuatan, kemampuan dan gelar pertahanan negara. . ; 3) Sep 11, 2019 · Dasar Hukum. 3 KOMPONEN YANG TERLIBAT DALAM PERTAHANAN NEGARA.